komisi x dewan perwakilan rakyat kecewa melalui kinerja kementerian pendidikan dan kebudayaan sesudah menyaksikan permasalahan pada pelaksanaan ujian nasional hampir di semua provinsi.
fakta berbicara lain, sehingga kami berbagai dalam komisi x sangat kecewa melalui un dan kacau ini. padahal setiap kali melaporkan ujarnya persiapannya telah matang, namun dan terjadi hingga hari ini berbalik kan, tutur wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri saat berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan pada ruang pola kantor gubernur sulsel di makassar, senin.
ia menyatakan permasalahan un pada 2013 tidak bisa terulang lagi dalam tahun-tahun kedepan.
pihaknya harapkan pada kemendikbud untuk dapat menunjukan permasalahan tersebut untuk mereka tidak mengulangnya di tahun yang akan datang.
Informasi Lainnya:
- Menghilangkan Jerawat Membandel
- Tips Mengatasi Jerawat Bandel
- Menghilangkan Jerawat Membandel
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
komisi itu telah melayangkan surat panggilan terhadap mendikbud muhammad nuh agar memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap dpr tenntang dengan pelaksanaan un 2013.
kita ingin minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. bagaimana masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan makanya un amburadul begini, apa dan terjadi serta bagaimana rencana mereka kepada un 2014, papar syamsul yang didampingi pilihan anggota dpr ri dalam antaranya vena melinda, ulfah hermanto, dan ahmad zainuddin.
ia menyatakan sampai saat ini baru ada bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai daripada pencetakan naskah ujian dan tersentralistik hingga materi teknis yang lain.
dpr, katanya, setuju dengan un dan sebagai dibuat perhatian pemerataan studi.
akan tetapi, terkait dengan hasil un dan hendak dijadikan sebagai tiket supaya masuk ke perguruan tinggi, dia mengatakan perlunya kemendikbud mempunyai ukuran yang lain, tidak menyaksikan hasil un.
hasil un itu tidak mencerminkan mutu siswa yang sebenarnya dan ini yang merupakan tantangan kita bersama. mesti banyak ukuran lain disamping daripada hasil un tersebut, katanya.
ketua dewan studi sulsel professor halide dan hadir selama dialog itu menungkapkan berang melalui amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi di seluruh provinsi.
ia menungkapkan pesan dengan komisi x dpr itu agar disampaikan pada kemendikbud mengenai kekecewaan terhadap pelaksanaan un.
ia menyatakan sejak awal tak pernah setuju bila pencetakan un mesti dipusatkan selama jakarta.
alasan penolakan tersebut, katnaya, karena letak geografis, khususnya selama indonesia bagian timur yang cukup besar supaya distribusi soal ujian.
ia menunjukan un yang dilaksanakan serentak melalui mencetak naskah un dan tersentralisasi selama jakarta, mau berpengaruh di distribusi.
dari januari kemarin aku suda sampaikan ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, tapi karena tak didengar dengan begini beginilah hasilnya, katanya.
ia mengajarkan kondisi geografis pada indonesia bagian timur, diantara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan yang masih kurang baik oleh karenanya distribusi soal ujian membutuhkan masa yang berlalu.
dia menungkapkan yang dituntut untuk badan standar nasional studi (bsnp) dan badan penelitian juga pengembangan (litbang) kementerian pendidikan serta kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.
ia menungkapkan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp juga litbang kemendikbud, selain pak menteri yang paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama juga disepakati bersama, sehingga berbagai mesti bertanggungjawab, ujarnya.
halide dan mempertanyakan alasan kemendikbud dan tidak mengerjakan kontrak dengan percetakan mengenai jadwal un.
seharusnya, ujarnya, kemendikbud menyerahkan kontrak yang detail, tergolong kapan soal dicetak juga waktu didistribusikan ke daerah.
selain tersebut, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan cuma dilakukan dengan guru, mau akan tetapi petugas pihak tata usaha serta terpaksa turun tangan.
oleh karena tersebut, dia berharap kepada komisi x dpr untuk bisa mengatakan keuntungan tersebut terhadap mendikbud untuk kementerian tersebut melayani saran-sarannya agar bahan evaluasi agar tak terjadi kekacauan un, seperti ketika ini.