pelaksana tugas menteri keuangan hatta rajasa meyakinkan masalah anggaran kementerian studi dan kebudayaan yang terkena blokir akibat problem administrasi, langsung beres dalam akhir april.
harus tuntas, namun `governance`nya harus betul, katanya pada jakarta, selasa.
hatta menyampaikan, masalah tersebut diselesaikan pas melalui tata kelola pencairan anggaran pada kementerian keuangan, termasuk penyelesaian dana untuk ujian nasional (un) yang sempat mengalami hambatan.
untuk un hari ini saya telah sahkan surat ke dpr, terserah nanti yang lain, semua Satu persatu aku cek, ujarnya.
Informasi Lainnya:
direktur jenderal anggaran herry purnomo menambahkan, banyak proses pendalaman terkait klarifikasi juga prinsip dan belum sesuai agama tenntang pencairan dana selama kementerian studi serta kebudayaan.
klarifikasi tersebut antara lain mengenai pengalokasian dana yang tidak pas rencana kerja pemerintah dan tidak melalui pertemuan terjamin agar anggaran un, sehingga sempat tak bisa cair pas prosedur.
ini yang kita selesaikan di Satu atau dua hari. jangan hingga banyak dan saling menyalahkan, intinya kita menjaga `governance`, kata herry.
menurut herry, penyelesaian proses administrasi itu tak usah menunggu waktu reses dpr selesai, sebab komunikasi diantara kementerian pendidikan juga kebudayaan dengan komisi x dpr tetap berjalan.
saya kira teman-teman kemendikbud ada komunikasi dengan dpr, karena sekalipun reses, saya melayani beberapa surat persetujuan, katanya.
dalam dipa tahun anggaran 2013, kementerian pendidikan dan kebudayaan membeli pagu rp73,08 triliun, namun sebesar rp62,06 triliun serta 84,9 persen dari anggaran itu mengalami blokir.
anggaran itu mengalami blokir sebab hingga ditetapkannya keppres no 37 tahun kemarin perihal rapbn 2013 serta diserahkannya dipa kepada presiden selama desember 2012, belum memperoleh persetujuan komisi x dpr ri dan belum dilengkapi tor juga rab.
sedangkan sisa anggaran sebesar rp11,01 triliun ataupun 15,1 persen tak diblokir sebab merupakan aktifitas yang harus dibayarkan dan ditawarkan awal tahun yaitu pembayaran gaji serta operasional perkantoran.
dari anggaran dan terblokir itu, sebanyak rp543,44 miliar adalah dana untuk aktifitas ujian nasional melalui target audien 14.080.619 siswa juga unit cost sebesar rp39.000 per siswa.
setelah dilaksanakan pembahasan antara kementerian pendidikan juga kebudayaan dengan komisi x dpr ri, terkandung perbedaan alokasi anggaran dan disetujui dpr ri dengan pagu anggaran per program dan ditentukan keppres no 37 tahun kemarin.
dalam rincian anggaran yang disetujui komisi x dpr ri, dana untuk kegiatan ujian nasional ditentukan sebesar rp644,27 miliar dengan target audien 12.223.453 siswa juga unit cost sebesar rp53.000 per siswa.
kemudian, di rapat koordinasi tingkat menteri, disimpulkan kiranya penyelesaian masalah blokir ini harus tetap menjaga tata kelola (governance) serta kelengkapan dokumen pas ketentuan perundangan berlaku di proses penganggaran.
menteri studi dan kebudayaan lalu menyatakan nota dinas kepada menteri keuangan supaya memberi usul buka blokir rp543,44 miliar mampu dipertimbangkan agar ditetapkan dengan mengacu sasaran dan unit cost keppres no 37 tahun kemarin.
dirjen anggaran kemudian mengesahkan revisi anggaran, tergolong pembukaan blokir supaya model ujian nasional sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
saat ini, masih banyak anggaran un tersisa rp100,828 miliar dan merupakan selisih dari pagu anggaran yang disetujui komisi x dpr ri dengan keppres no 37 tahun kemarin yang tengah pada proses pencairan sesuai prosedur.